Dicemari Limbah Cair Industri, Masyarakat Rancaekek Menjerit

Permasalahan lingkungan di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1991, dimana pada tahun tersebut sebagian warga masyarakat di Kecamatan Rancaekek mengeluhkan telah terjadinya pencemaran Kali Cikijing yang diduga disebabkan karena adanya pembuangan air limbah sisa proses produksi oleh kegiatan industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Sumedang.

 

Dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study IPAL Gabungan Industri di Wilayah Rancaekek Kabupaten Sumedang Tahun 2003, BPLHD Propinsi Jawa Barat mencatat ada 22 industri yang terdapat di Wilayah Rancaekek, terdiri dari 18 buah industri tekstil, 1 buah industri minuman, 1 buah industri jala, 1 buah industri PCB dan 1 buah industri penyamakan kulit. Dari 22 industri tersebut sebagian besar menghasilkan limbah cair dengan total 759 liter/detik atau 5,31 ton/hari. Sedangkan debit limbah cair dari 22 industri di wilayah Rancaekek adalah 65.618 m3/hari. Dalam laporan tersebut ditulis, bahwa kontributor debit limbah cair terbesar adalah PT Kahatex yaitu sebanyak 21.108 m3/hari. Dengan demikian PT Kahatex berkontribusi sebesar 32,2% dan 21 industri lainnya berkontribusi sebesar 67,8% yang dialirkan ke badan air penerima di enam sungai. (BPLHD Jawa Barat, 2003).

 

Pengembangan industri di sentra produksi pertanian memang cenderung menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kenyataan di Kecamatan Rancaekek, pembangunan industri menyebabkan penurunan produksi pertanian, dan berkurangnya luasan areal pertanian. Hal ini diduga karena kegiatan pertanian di wilayah tersebut memanfaatkan pengairan dari drainase yang melewati lokasi industri di bagian hulunya. Sistem pertanian menjadi terancam menggunakan pengairan yang tercemar, terutama saat debit kering, karakteristik air saluran tidak sesuai lagi untuk kegiatan pertanian.

 

Kondisi ini terlihat jelas ketika Tahun 2010 penulis dari Ecotas Group bersama tim monitoring BWWS dan BPLHD Provinsi Jawa Barat melakukan survei ke wilayah Rancaekek. Terlihat air di Sungai Cikijing berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan berasap. Apalagi saat itu bagian tanggul sungai jebol sehingga mengakibatkan hektaran sawah dan kolam ikan terendam air limbah. Tentunya hal ini sangat beresiko fatal, sebab tumbuh-tumbuhan, termasuk padi, memiliki reaksi yang cukup besar dalam menerima perubahan atau gangguan akibat pencemaran lingkungan termasuk oleh air limbah industri. Sebuah pemandangan yang miris di wilayah sentra pertanian yang menjadi pemasok utama padi di Jawa Barat.

 

Upaya Penyelesaian

 

Dalam menanggulangi permasalahan Limbah Cair Industri di Rancaekek, sejak Tahun 1991, Pemerintah Kabupaten Bandung telah berusaha melakukan berbagai upaya penyelesaian. Termasuk koordinasi dengan Bupati Sumedang tempat dimana industri pencemar berada, serta meminta bantuan Gubernur Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran tersebut. Bahkan untuk menemukan solusi yang lebih tepat, Pemkab Bandung melakukan jajak pendapat dengan cara menyebarkan questioner kepada 225 responden (warga masyarakat) yang terkena dampak pencemaran di Desa Bojongloa, Desa Linggar, Desa Jelegong dan Desa Sukamulya. Hasilnya sebanyak 26% warga menginginkan ganti rugi akibat terjadinya gagal panen, 22% menginginkan penyediaan sarana air bersih, 22% menginginkan penyediaan sarana kesehatan, medis dan obat-obatan, 14% menginginkan normalisasi/pengerukan Kali Cikijing, 8% menginginkan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan 6% warga menginginkan kesempatan bekerja di Perusahaan.

 

Kemudian pada tahun 2001, dibentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan yang dikoordinasikan oleh BPLHD Jawa Barat. Kesepakatanpun tercapai pada Tahun 2002 antara masyarakat Kecamatan Rancaekek yang diwakili oleh TGPLKR dengan pihak industri (PT Kahatex, PT Five Star, dan PT Insan Sandang) yang dituangkan dalam sebuah Dokumen Kesepakatan. Beberapa isi kesepakatan tersebut adalah: (1) pihak industri berkewajiban untuk melaksanakan optimalisasi IPAL sesuai dengan standar teknis yang direkomendasikan oleh BPLHD Jawa Barat, (2) pihak industri bersedia memberikan kompensasi untuk pelaksanaan normalisasi Sungai yakni masing-masing PT Kahatex Rp 100.000.000, PT Insan Sandang Internusa Rp 8.000.000, dan PT Five Star Rp 7.500.000, (3) pihak industri diwajibkan untuk mengelola lumpur dari IPAL sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku bagi limbah B3, (4) pihak industri berkewajiban menyediakan air bersih kepada warga masyarakat Rancaekek selama pelaksanaan normalisasi Sungai Cikijing.

 

Nyatanya, kesepakatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tahun 2007, hasil analisa kualitas air limbah di outlet PT Kahatex dan PT Insan Sandang yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukan pelanggaran baku mutu. (iH2).

 

 

 

Sumber Tulisan:

 

  • BPLHD Jabar (2003), Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Feasibility Study IPAL Gabungan Industri di Wilayah Rancaekek Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.
  • BPLHD Jabar (2007), Laporan Akhir Upaya Pemulihan Lahan Pertanian akibat Pencemaran Limbah Industri dengan Teknologi Bioremediasi di Wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung.
  • Ecotas Group (2010), Notulensi rapat pembahasan penyelesaian kasus Rancaekek yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2010 di BPLHD Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s