PT. Indo-Barat Rayon Bantah 3 Bangunan Baru Ilegal: Masyarakat Minta Pemkab Purwakarta dan Pihak Kepolisian Usut Tuntas Kasus PT. Indobharat Rayon

Rabu, 26 September 2012

Purwakarta, Radar Nusantara
Warga masyarakat Purwakarta meminta kepada Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purwakarta dan pihak Kepolisian Resot Purwakarta, untuk segera mengambil sikap dan langkah tegas berikut pengusutan kasus Perusahaan PT.Indobharat Rayon (IBR) yang diduga memiliki segudang penyimpangan dan pelanggaran, diantaranya telah melakukan tindak pidana murni tentang penyerobotan tanah negara (TN) yang di kelola oleh PJT II Purwakarta, dan penyalahgunaan izin, serta pengrusakan lingkungan tentang Dumping limbah padat B3 dan limbah B3 cair yang di buang ke Sungai Citarum, sehingga Kalimati seluas 1,5 Hektar menjadi dangkal yang sebelumnya dengan kedalaman sekitar 8-10 Meter, saat ini Kalimati tersebut kedalaman menjadi sekitar 100 Cm dari permukaan air. Akibat pembuangan langsung limbah B3 padat dan limbah B3 cair selama berpuluh-puluh tahun sejak berdirinya Perusaan tersebut. Berikut pencurian aset negara. Sehingga negara telah dirugikan oleh Perusahaan PT. Indobharat Rayon itu sampai Milyaran rupiah. Maka dari itu warga masyarakat Purwakarta meminta agar Pemerintah Kabupaten Purwakarta segera memanggil dan mengusut sekaligus pengadilankan Perusahaan PT. Indobharat Rayon sampai ke penjara.

PT. Indobharat Rayon (IBR) yang berdiri pada tahun 1981 dan mulai berjalan operasinya sejak tahun 1982 sampai sekarang. Yang bergerak di bidang bahan baku kapas menjadi benang rayon sebagian bangunan berdiri di atas lahan tanah seluas 3 Hektar – 4 Hektar milik tanah negara (TN) yang dikuasakan serta dikelola oleh POJ (Perum Otorita Jatiluhur) sekarang menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II) Purwakarta, terletak lokasinya (PT IBR) di Kampung Sawah Congean g Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao (BBC) Kabupaten Purwakarta Propinsi Jabar. Sementara PT. Indobharat Rayon sampai saat ini masih melakukan penambahan bangunan  Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kantor Administrasi (ADM) dan Spining VI, diatas lahan Tanah  Negara (TN) yang dikelola oleh PJT II Purwakarta dan disewa kontrakkan oleh PJT II kepada  PT IBR tersebut. Diduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak PJT II Purwakarta, telah menerima uang sewa kontrak dari Perusahaan IBR yang pertahunya sniali Rp.500 Juta yang pertahunya berdasarkan pengakuan DIRUT PJT II kepada Radar Nusantara belum lama diruang kerjanya. Sedangkan kegiatan penambahan bangunan tersebut benar-benar telah menyimpang dan tidak sesuai peruntukannya serta tidak dilengkapi izin prinsip dari pihak PJT  II, sekaligus telah melanggar PERDA No.8 Tahun 1996  Jo. Kep Bupati Kabupaten Purwakarta No.04 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahwa mendirikan bangunan harus terdaftar dan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

PT. Indobharat Rayon telah melakukan tindak pidana murni seperti contoh pembuangan limbah cairBahan Berbahaya dan Beracun (B3) kandungan zat kimia Bahan Berbahaya dan Beracun, yang pengololaanya tidak sesuai mekanisme yang benar. Sementara limbah abu batubara telah dibuang serta ditimbun ke tanah negara terletak di belakang pabrik yang sekarang telah berdiri 3 bangunan tambahan (IPAL, ADM dan Sepining).

Menurut keterangan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Kabupaten Purwakarta, Dede dan Ketua GPPP (Gabungan Propesi dan Pers Purwakarta, Wawan Suwanda usai menghadiri acara pembubaran Panitia RAKOR di Sekretariat HIPSI Purwakarta (Kamis, 13/9) kepada Radar Nusantara Purwakarta menjelaskan, bahwa pihaknya (DPC HIPSI Red) yang didampingi Ketua GPPP telah memiliki barang bukti (BB) seperti Surat Teguran ke I dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kab. Purwakarta No.503/228 WASDAL tanggal 9 April 2007 dan kami telah menemukan beberapa indikasi dan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan bersekala besar dan raksasa (se Asia) yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Bukti-bukti pelanggaran yang kami miliki seperti penyalahgunaan izin pelanggaran pajak, pencurian aset negara, seperti air dan penyerobotan lahan Tanah Negara (TN) berikut pengrusakan sumber daya alam seperti yang telah dilakukan PT. Indobharat Rayon kata Dede  dan  Wawan Suwanda kepada Radar Nusantara Purwakarta. Meskipun pihak perusahaan PT.IBR telah membantah legalitasnya ke 3 bangunan tambahan tersebut, dan  saat ini masih dalam status indikasi dan dugaan, namun kami konsisten, akan terus mengumpulkan data serta bukti-bukti yang otentik yang bisa menyeret PT IBR ke meja hijau, terangnya.

Temuan DPC HIPSI / DPC GPP Purwakarta yang diperkuat dari hasil kajian serta hasil tes Laboratorium DAS (Daerah Air Sungai) sungai Citarum oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta terungkap bahwa kandungan Daerah Air Sungai (DAS) sepanjang aliran sungai pengairan POJ yang sekarang PJT II  Purwakarta, sudah terkontaminasi dan tercemar oleh zat Bahan Berbahaya dan beracun (B3) yang nota bene air yang digunakan untuk Mandi Cuci Kalkus (MCK) serta dikonsumsi sehari-hari oleh warga sekitar aliran sungai pengairan POJ (PJT II). Antara lain wilayah Purwkarta,Subang, Karawang,Bekasi sampai Jakarta. Berharap kepada PEMKAB Purwakarta berikut Pihak Kepolisian segera mengambil langkah tegas serta mengusut dan menyeretnya ke meja hijau, bagi perusahaan yang membandel itu seperti halnya PT Indobharat Rayon. ucapnya.

GPP Purwakarta memandang PT.IBR tidak ada niat baik dalam memperbaiki lingkungan tersebut, yang telah beberapa kali disikapi berbagai LSM Lingkungan Hidup, malahan saat ini sudah masuk kerana hokum yang mana PT.IBR telah dilaporkan dan telah di tangani kasusnya oleh Kepolisian POLDA Jabar dan POLRES Purwakarta. Kami GPPP sampai saat ini menunggu kinerja aparat kepolisian pihak terkai untuk bekerja maksimal sesuai yang diharapkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 UUPPLH. 

Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Purwakarta melalui Kepala Bidang dan Pengawasan dan pengendalian (WASDAL), Ir H.Sihabudin, BAE, SE belum lama ini, ketika ditemui Radar Nusantara di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sudah tiga kali mengeluarkan Surat Teguran terhadap PT. Indobharat Rayon, namun kata H.Sihabudin, pihaknya mengaku  tidak bisa berbuat lebih jauh lagi, pasalnya itu semuanya adalah kebijakan serta kewenangan PEMKAB Kab. Purwakarta (Bupati Red) dan pihak PJT II Purwakarta selaku pihak yang mendapat kuasa atas Izin prinsip, dan tentang penggunaan lahan tanah tersebut, kata H. Sihabudin, “jika benar telah terjadi pengalihan fungsi lahan tanah Negara (TN) dan tidak sesuai peruntukannya (izin prinsip Red) sebagai penyangga dan penghijauan di lokasi tersebut. Maka kedua belah pihak antara PJT II Purwakarta, dan PT.IBR itu harus menunjukan bukti perjanjian sebagai kekuatan hukumnya. Jadi sampai saat ini PT.IBR tersebut masih tetap membandel dan ke 3 bangunan baru itu ( IPAL,ADM dan Spining VI) yang dibangun diatas tanah milik Negara(TN) dibawah pengelolaan PJT II Purwakarta.

Kami selaku pelaksana teknis Dinas Cipta Karya pada bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) Purwakarta, pihaknya mengaku baru mengeluarkan SP3F yang sifatnya Surat Peninjauan Lapangan /sesuai dengan bangunan yang ada (IPAL,ADM dan Spining VI) ada beberapa bangunan yang telah dan dimohon pengajuannya. Maka belum berani memberikan rekomendasi apapun kepada pihak berwenang untuk mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) hanya SP3F (Surat Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik) yakni Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPMPTSP) pasalnya PT IBR sampai saat ini belum memiliki surat rekomendasi dan bukti perjanjian kedua belah pihak antara PT IBR dan PJT II Purwakarta sebagai kekuatan hukum, kata H.Sihabudin kepada Radar Nusantara.”

Berdasarkan data DPC HIPSI/GPP Purwakarta, serta hasil pantauan Radar Nusantara dilapangan. Sejak April 2007 lalu  Perusahaan PT IBR mendapatkan surat teguran dari Dinas Ciptakarya dan Pengairan Kab. Purwakarta, untuk secepatnya memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan Dinas terkait. Sehingga sampai saat ini Th 2012 sudah berdiri 3 bangunan tambahan baru (IPAL, Ruang ADM dan Sepinning) dan ke 3 bangunan tambahan tersebut pada Tahun 2012  ini,  PT. IBR baru mengantongi Surat  Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik (SP3F) dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kab. Purwakarta. 
 
Jadi sejak Tahun 2007 sampai saat ini Tahun 2012 “ selama 5 Tahun” ke 3 bangunan tersebut sudah berdiri dan beroprasi/produksi, ternyata PT.Indo-Barat Rayon merasa enjoy dan dianggap aman-aman aja.  Menurut para Ketua DPC HIPSI / GPP Purwakarta dan DPD HIPSI Jabar ketika kunjungan kerjanya ke Purwakarta, mengintruksikan kepada jajaran DPC, bahwa kasus PT. IBR (Gatot Prasetyoko,SH Red) segera dilanjuti saja dan dibuatkan surat somasi kepada PT IBR , selanjutnya buat beritanya kirim ke media HIPSI/Radar Nusantara karena PT.IBR  sangat tertutup dan tidak koperatif. Kami berharap PT IBR untuk secepatnya memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan dan kepada pihak PJT II Purwakarta agar memberikan keterangan seputar kasus yang menimpa PT IBR tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Purwakarta, melalui Bidang Pengendalian dan Dampak kepada  Radar Nusantara di ruang kerjanya Selas (25/9) mengatakan. Berkaitan tentang AMDAL dan Izin UKL-UPL, lagi disusun oleh pihak Konsultan ( Pendekumenan) ucapnya seraya menambahkan, mengenai DAS (Daerah Air Sungai) pihaknya baru ketahap persiapan serta pengajuan anggaran biayanya mas..dari tahun 2005 sampai saat ini 2012 belum diadakan pengetesan Daerah Air Sungai (DAS) ucapnya kepada  Radar Nusantara Selanjutnya mengenai B3 itu tidak bisa ditoleril, untuk pengendalianya ada 9 tahapan yakni, mengikis rata,memadatkan lapisan tanah dengan ketebalan 15 Cm, batas waktu sampai bulan Juli 2012 dan tanah penghalang dengan ketebalan 60 Cm. sehingga proses tersebut betul-betul padat ucapnya. Yang menjadi masalah itu mas..kan harus mengunakan alat-alat berat seperti Loder kendaraan Dam Truk, itu pihak kami BLH Kabupaten Purwakarta tidak memiliki alat tersebut. Jadi ini semua adalah dari pihak Kementrian, kami hanya sebagai pendamping tegasnya kepada wartawan Radar Nusantara.

Pihak perusahaan PT.Indo-Barat Rayon  melalui HRD (Gatot Prasetyoko,SH) di ruang kerjanya belum lama ini  membantah ke 3 bangunan illegal/tidak berijin, kata Gatot  bahwa ke 3 banguan tambahan yang baru di pastikan mengantongi izin memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ucapnya dengan nada tinggi dan arogansinya. Dan diakuinya selama proses perizinan berjalan (izin prinsip dan IMB Red) ketiga bangunan tambahan yang baru memang sudah berdiri dan peroprasi/produksi sejak tahun 2007 sampai saat ini. Namun kata Gatot itu semua adalah kesalahan pasca kememimpinan HRD terdahulu (Hendra Red) bukan saya, giliran kami ibarat membersihkan dan membereskan piringnya saja ucapnya kepada Radar Nusantara. (drs-wwn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s