Menyoal Tender E-Waste: Kasus LG Elektronik Indonesia

Memenangkan suatu lelang adalah keinginan utama perusahaan pengelola limbah. Dengan memenangkan lelang limbah  B3 tentu saja membawa keuntungan yang tidak sedikit yang bisa mengisi pundi-pundi keuntungan perusahaan. Bukan saja berjumlah ratusan juta, tapi juga miliar rupiah.

Menanyakan Payung Hukum Lelang di PMA

Persoalannya adalah apakah lelang yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) juga mengikuti aturan main pengadaan barang dan jasa versi pemerintah atau BUMN. Lihat Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenyataan lelang di PMA tidak mengikuti aturan main dari pemerintah atau pun BUMN yang dipakai adalah aturan main lelang yang dijalan secara otonomi oleh perusahaan PMA itu sendiri.

Dalam hal ini kasus yang coba diangkat Kasus Lelang limbah B3 dan non B3 dimana tidak mengikuti “payung aturan pemerintah dan BUMN”, sehingga aturannya bisa “ngaret” sesuai dengan kepentingan tim lelang internal dan perusahaan yang berambisi untuk memenangkan lelang. Karena ada kepentingan yang saling menguntungkan maka yang dimenangkan adalah perusahaan yang diduga melakukan transaksi dibawah tangan dengan tim internal LG dan yang secara eksternal juga meminta perlindungan dari aparat kepolisian setempat setingkat Polres. Situasi ini jelas mengkhawatirkan dimana aturan lelang menjadi sesuatu yang bisa diperjual belikan, tanpa mengacu pada aturan main yang ada.

Menyoal mekanisme Lelang

Tata urutan lelang untuk B3 dan Non B3, biasanya diawali dengan Audit dari perusahaan yang memproduksi limbah ke perusahaan yang akan menerima (recycler). Sebagaimana sebuah audit, maka dilakukan pelacakan barang masuk dan keluar; termasuk validitas perinjanan; wawancara dlsb. Tahap ini juga rawan dan sering disalah gunakan. Tahap berikutnya adalah kelengkapan adminsitrasi. Tentu saja ini dilakukan di atas meja (desk study). Ini aman karena tim lelang melakukan uji forensik terhadap dokumen yang ada. Selanjutnya kedua tahap ini disebut sebagai tahap pra kualifikasi. Jika lolos prakualifikasi, maka perusahaan lolos verifikasi audit dan dokumen.

Ketika masuk ke tahap kualifikasi, maka harga yang ditawarkan diusulkan oleh masing-masing perusahaan. Tahap ini juga rawan karena pihak perusahaan penerima limbah B3 dan non B3 membongkar akses terhadap jenis limbah yang ada dan memperkiraan harganya. Dari harga dan kriteria yang lain, maka ditentukakan siapa pemenang lelang. Idealnya ada “waktu sanggah” bagi perusahaan pemenang sebelum dikeluarkan SPK (Surat perintah kerja). Barulah diangkut limbah B3 dan Non-B3 kemasing-masing perusahaan.

Dalam lelang limbah B3 dan Non B3 untuk kasus LGEIN (Indonesia), kejadiannya lain. Yang dimenangkan setelah proses kualifikasi adalah PT. MML  (yang ditanda tangani oleh tuan K–warga negara Korea yang mewakili perusahaan) , tapi ternyata bisa digagalkan oleh PT. Logam Jaya. Dan akhirnya yang dimenangkan adalah PT. Logam Logam jaya dengan afilasi perusahaan dibelakangnya dan didukung oleh beberapa ormas, dan mantan anggota DPRD. Praktek Michiaveli dilakukan oleh perusahaan pemenang untuk memenangkan lelang di LGEIN.

Pertanyaannya adalah mengapa PT. Mukti mau begitu saja dikalahkan oleh PT. LJA ? Sebetulnya PT. MML  sudah melakukan rencana gugatan perdata dan pidana terhadap PT. LJA , akan tetapi dengan penuh pertimbangan berkeyakinan permasalahan ini bisa dipecahkan secara kekeluarga. Namun akhirnya cara-cara kekeluarga terhadap penyelesaikan konflik dalam lelang, tidak efektif. Para pemangku kepentingan perusahaan lebih memilih jalur hukum. Dalam hal ini PT. MML  beranggapan jika dilakukan tuntutan hukum, maka yang ada adalah tuntutan hukum balik yang dapat menyita seluruh asset produksinya. Oleh sebab itu dengan keyakinannya dicari solusi kekeluargaan.

Sementara sebagai pemenang, PT. LJA dengan rasa puas melaksanakan SPKnya dan menganggap telah memangkan lelang dan gensinya naik. Petarungan kecil dalam lelang adalah harga diri dari masing-masing pemilik perusahaan. Dan apa yang dilakukan oleh PT.MML adalah mengadukan masalah ini kepihak “Etik” di Seul-Korea Selatan dengan bukti-bukti yang dimiliki. Ternyata aduan dan komplain dari PT. MML mendapat response dari Mabes LG di Korea, tapi tidak ditindak lanjuti oleh LGEIN. Seperti tim Etik di Seoul tidak bekerja secara efektif untuk menyelesaikan masalah lelang limbah B3 dan Non-B3 di wilayah operasinya di Indonesia.

Dari Polisi-Tentara ke Tim Task Force BKKPMD Prop Jabar

Kerjasama antara PT.LJA dengan pihak Polres setempat menyebakan tim dari PT. MML “di sidang” oleh pihak kepolisian dan Korem. Tim Inavis dari Polres melakukan rekaman dan pemotretan terhadap 2 pengacara dan 1 wakil dari PT.MML. Dalam kejadian itu, ketiga orang tersebut seperti disudutkan dan dianggap melakukan demo dan menggerakan massa serta mengganggu keamanan. Tuduhan ini dilakukan karena menganggap yang menggerakan massa dalam lelang limbah B3 dan Non-B3.

Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi dan tentara) jelas sudah mengintimidasi tim dari PT. MML. Kedua pengacara akhirnya mengajukan pertanyaan? Mengapa dalam soal lelang PT.LGEIN ini melibatkan aparat penegak hukum (polisi dan tentara)? Apa kepentingannya? Ini adalah kasus sipil, yang harus menyelesaikan adalah antara PT. MML dan PT. LGEIN. Dengan tegas pengacara menyatakan, lebih baik aparat penegak hukum keluar dari ruang ini karena tidak relevan. Ditunggu sekian lama, pihak penegak hukum tidak bergeming. Maka pengacara menyatakan lagi, jika bapak-bapak penegak hukum tidak keluar, maka kami akan walk-out dan keluar.  Maka keluarlah ke-3 orang dari PT.MML keluar dari sidang.

Perkembangannya semakin menarik lagi karena akhirnya melibatkan Tim Task Force dari BKPPMD (Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal) Prop Jabar. Tim yang bekerja dengan SK. Gubernur Prop Jawa Barat ini mengirimkan surat untuk bisa bertemu dengan tim lelang PT. LGEIN tetapi hanya diterima oleh pegawai biasa dan bukan pengambil keputusan dalam lelang. Ini jelas tidak memberikan apresiasi yang layak pada tim task force dari Provinsi. Dan lelah dengan berbagai upaya penyelesaian masalah lelang dengan PT. LGEIN maka upaya untuk merebut hak-hak sebagai pemenang lelang akhirnya dihentikan sementara.

“Opera Sabun” Waste Vendor Evaluation

Cerita lanjutan dari lelang limbah B3 dan Non B3 yang dimenangkan oleh PT.LJA dilakoninya opera sabun evaluasi vendor limbah. Mengapa opera sabun karena prosesnya lebih banyak tipu-tipu ketimbang menyajikan fakta untuk menarik kesimpulan. Artinya, jika evaluasi kesimpulannya buruk maka sudah sepatutnya vendor yang mengelola limbah B3 dan Non B3 harusnya “diputus” atau gagal dan dihentikan.

Kenyataannya tidak semuanya sudah diatur agar skor evaluasinya menjadi tinggi dan lolos. Namun pepatah menyatakan bahwa sepandai-pandai tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Ternyata ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses penilaian.

Pertama, PT. MML melakukan sub-kontrak pada CV.BRK, PT.FT yang tidak memliki izin pemanfaat limbah B3. Kedua, pihak CV.BRK dan PT.FT tidak memiliki izin HO (gangguan). Ketiga, pihak CV.BRK dan PT.FT tidak menggubris anjuran pemda untuk membuat drainase saluran air. Keempat, tidak tersedia data yang cukup (neraca limbah). Kelima, penampungan limbah di Cibitung masuk ke gang sempit penduduk padat jadi  amat mengganggu penduduk. Keenam, kerjasama dengan TPA Burangkeng–artinya ada indikasi limbah B3 disatukan dengan limbah domestik lainnya (melawan UU no18/2008 tentang pengelolaan sampah dan UU no.32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Ketujuh, pemalsuan data skoring evaluasi tidak sesuai fakta.

Inilah fakta yang ada tentang evalusi vendor yang sengaja di “plintir” dan dipermainkan oleh tim LGEIN sendiri untuk memenangkan dan melanggengkan kontrak dengan PT.LJA. Dewan etik di Seol mandul dan tidak berkutik. Kenyataan etik hanya berlaku di negara asal, tapi tidak dipratekan di negara lain termasuk Indonesia

Kesimpulan Penutup

Pengalaman berharga ini dari kasus lelang limbah B3 dan non B3 menjadi bahan refleksi bagi perusahaan, BPLHD, KemenLH, KemenPerind, Mabes Polri, Mabes AD yang ternyata dilapangan cukup banyak terlibat. Apakah ini yang dinamakan “mafia limbah” dimana tidak ada bentuk fisiknya tapi nyata aksinya.

Proses penggerakan massa untuk melakukan tekanan agar dimenangkan satu institusi, bisa jadi menarik dan mendorong para sosiolog/antropolog dan ahli hukum mengamati lebih jauh lagi.  Dan menjadi bahan study untuk dijadikan  kebijakan publik yang lebih memihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s